Bisnis.com, MALANG—Pemkot Malang mengejar penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) Perkotaan sebesar Rp58,5 miliar di 2019 lewat pemberian layanan kemudahan-kemudahan bagi wajib pajak (WP).

Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, Ade Herawanto mengatakan salah satu kemudahan bagi WP dalam melakukan pembayaran PBB Perkotaan, yakni  bisa melunasi kewajiban perpajakan dengan membawa SPPT tahun sebelumnya.

“Secara resmi penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB 2019 baru akan diluncurkan  pertengahan Februari mendatang bersamaan dalam rangka Pekan Panutan Pajak,” katanya di Malang, Selasa (22/1/2019).

Kebijakan tersebut, kata dia, merupakan  komitmen BP2D dalam memberikan dan meningkatkan layanan perpajakan daerah, khususnya PBB Perkotaan kepada masyarakat.

Dengan memperoleh bukti pembayaran lebih awal, memungkinkan masyarakat bisa  memanfatkan kesempatan untuk keperluan lainnya, seperti peralihan hak atas tanah dan bangunan serta keperluan administrasi lain-lain yang membutuhkan bukti lunas PBB.

Upaya percepatan penerimaan PBB tersebut, kata dia, agar pencapaian target penghimpunan pajak daerah Rp501 miliar yang ditetapkan tahun ini bisa terealiasi.

Meski ada kenaikan target hingga lebih dari Rp80 miliar, namun Ade menegaskan tidak akan membebani masyarakat Kota Malang dengan kenaikan nilai PBB. “Tidak ada kenaikan PBB,” katanya.

Terkait penyampaian SPPT di tiap-tiap wilayah nantinya, bagi WP dengan ketetapan PBB nominal di bawah Rp500 ribu dapat menghubungi kantor kelurahan atau RT/RW setempat.

Sedangkan SPPT dengan ketetapan nominal di atas Rp500 ribu akan disampaikan langsung oleh petugas pos kepada WP bersangkutan.

BP2D Kota Malang  sudah mulai melakukan sistem layanan jemput bola dengan menggelar blusukan ke sejumlah wilayah di Kota Malang. Masyarakat yang daerahnya dikunjungi oleh petugas BP2D dan Bank Jatim, bisa langsung melakukan pembayaran pajak daerah on the spot.

“Sistem pembayaran pajak kini sudah semakin mudah. Masyarakat juga bisa melakukan pembayaran di kantor maupun cabang Bank Jatim terdekat. Seluruh pembayaran sudah menggunakan sistem online terintegrasi, sehingga tidak ada lagi pembayaran tunai ke petugas pajak,” ucapnya.

Para WP dapat memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin dengan adanya layanan dan fasilitas yang kian dalam jangkauan.

WP bisa melakukan transfer dari bank mana saja yang terafiliasi dengan nomor rekening Bank Jatim, sehingga memudahkan WP kapanpun dan dimanapun berada untuk melakukan pembayaran.

Masyarakat juga bisa memanfaatkan sistem host to host melalui layanan perbankan Bank Jatim. Lewat sistem host to host, warga Kota Malang dapat melakukan pembayaran meski tanpa membawa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB.

Dengan sistem online yang terintegrasi e-Channel, transaksi bisa dilakukan melalui aplikasi m-Banking, SMS Banking maupun transaksi langsung di mesin ATM Bank Jatim.

Dia juga mengimbau warga Kota Malang untuk memanfaatkan program pemutihan denda PBB atau Sunset Policy III Pajak Daerah yang berlangsung hingga bulan April mendatang.

Dengan memanfaatkan program tersebut, WP bakal mendapat keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB yang belum terbayar sejak tahun 90-an hingga 2018.

 

sumber : https://surabaya.bisnis.com/read/20190122/531/881388/pemkot-malang-kejar-penerimaan-pbb-rp585-miliar

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Negara-negara di dunia kian berlomba menurunkan besaran tarif Pajak Penghasilan (PPh) terhadap badan atau perusahaan. Di Indonesia, pemerintah pun menyatakan tengah mengkaji kemungkinan penurunan tarif pajak perusahaan tersebut.

Namun, kebijakan penurunan tarif PPh badan dinilai mesti dilakukan dengan berhati-hati dan penuh perhitungan.

Peneliti Perpajakan DDTC Bawono Kristiaji tak menampik penurunan tarif PPh Badan memang menjadi tren di banyak negara, sesuai dengan data terbaru yang dirilis oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) baru-baru ini. Lembaga tersebut menunjukkan, rata-rata tarif PPh badan di dunia menurun dari sebelumnya 28,6% pada tahun 2000, menjadi 21,4% pada 2018.

“Alasan utamanya adalah menggenjot ekonomi domestik dan meningkatkan daya saing dalam perebutan modal,” ujarnya, Senin (21/1).

Namun, Bawono menambahkan, penurunan tarif tersebut umumya diikuti juga dengan perluasan basis pajak atau sering disebut sebagai broad base – low rate.

Bawono menilai, Indonesia memang makin terdesak untuk melakukan perubahan tarif PPh badan di tengah tensi kompetisi pajak yang makin meningkat antarnegara. Terutama, pasca reformasi pajak Amerika Serikat (US Tax Reform) yang menurunkan tarif PPh badan dari 35% menjadi 21%.

Penurunan tarif juga dinilai bisa mengurangi risiko praktik aggresive tax planning, maupun perpindahan keuntungan (profit shifting).

Kendati begitu, ia mengingatkan bahwa penurunan tarif hanyalah salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing. Di samping itu, pemerintah juga masih bisa memberikan insentif pajak, mengubah sistem dari worldwide ke teritorial, hingga menciptakan kepastian hukum pajak.

“Untuk mendorong investasi pun, ada faktor lain seperti situasi politik, ketersediaan infrastruktur, akses terhadap pasar, dan sebagainya,” tutur Bawono.

Komponen yang lebih signifikan dalam perebutan investasi pun dinilainya bukan semata tarif resmi, melainkan juga tarif pajak efektif alias beban pajak efektif yang diterima oleh wajib pajak.

Adapun, soal potensi peningkatan kepatuhan pajak, Bawono menilai hal tersebut lebih dipengaruhi oleh situasi administrasi pajak, mulai dari pelayanan yang baik hingga ketersediaan informasi. Oleh karena itu, penurunan tarif pajak perusahaan perlu diiringi dengan perlindungan dan perluasan basis pajak agar terhindar dari risiko tergerusnya penerimaan pajak dalam jangka pendek.

Sementara mengenai usulan tarif yang ideal, Bawono mengaku masih perlu memperhitungkannya dengan matang. Namun, ia menilai, penurunan tarif tak serta merta mesti mengikuti Singapura yang mematok PPh badan 17% karena perbedaan situasi ekonomi.

“Tidak perlu kita harus head to head dengan Singapura karena karakteristik ekonomi kedua negara berbeda, mulai dari ketersediaan SDA, jumlah SDM dan kebutuhan biaya pembangunan, sektor ekonomi, dan sebagainya sehingga preferensi fiskalnya pastinya berbeda,” tutur dia.

Bawono juga menegaskan, selama pemerintah tidak membuat suatu terobosan untuk basis pajak, justru ada risiko peningkatan tarif untuk jenis pajak lainnya. “Jadi ini harus dilihat secara hati-hati sekali,” tukas Bawono.

Senada, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo juga menilai tarif pajak tak mesti langsung diturunkan hingga 17%. Menurutnya, pemerintah sebaiknya melakukan penurunan tarif secara bertahap sambil mengevaluasi hasil peningkatan investasi dan kepatuhan pajak.

“Tahap awal mungkin bisa diturunkan menjadi 22% hingga 23% dulu,” ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Implementasi pertukaran informasi perpajakan alias Automatic Exchange of Information (AEoI) diharapkan bisa berdampak pada peningkatan kepatuhan dan perbaikan kinerja pemungutan pajak.

Pengamat pajak DDTC Darussalam menjelaskan, posisi strategis AEoI dalam memperbaiki kinerja pemungutan pajak. Menurutnya, dengan berbagai kemudahan dalam AEoI, seharusnya implementasi kebijakan global membawa pengaruh yang signifikan untuk menggenjot penerimaan PPh OP nonkaryawan.

“Harus besar karena menurut saya AEoI ini adalah cara ampuh untuk mendeteksi PPh OP non karyawan,” kata Darussalam kepada Bisnis, Senin (7/1/2019).

Data Direktorat Jenderal Pajak sampai akhir tahun lalu masih menunjukkan struktur penerimaan pajak masoh timpang. Hal ini tampak dari pertumbuhan setoran pajak orang kaya atau PPh orang pribadi pada 2018 yang melambat dibandingkan dengan 2017.

Per akhir Desember 2018, setoran PPh OP hanya senilai Rp9,41 triliun atau tumbuh melambat pada angka 20,53%. Padahal tahun lalu pertumbuhan jenis pajak tersebut mampu menembus angka 47%.

Dilihat kontribusinya ke penerimaan pajak, kinerja penerimaan PPh OP yang sebesar Rp9,41 triliun hanya menyumbang 0,7% dari total penerimaan Ditjen Pajak per 31 Desember 2018.

Bandingkan dengan penerimaan dari golongan karyawan, dengan realisasi sebesar Rp134,9 triliun, bisa dibilang kontribusi karyawan ke penerimaan pajak 2018 mencapai 10,7%.

Padahal, kalau melihat berbagai kajian, sebenarnya ada banyak orang kaya di Indonesia. Credit Suisse yang menerbitkan laporan Global Wealth Report 2018 menyebut sebanyak 742 orang Indonesia masuk dalam kategori high net worth individuals (HNWI) dengan kekayaan lebih dari US$50 juta.

Jika diperinci, 424 orang memiliki kekayaan sebesar US$50 juta–US$100 juta, 274 orang memiliki kekayaan sebanyak US$100 juta–US$500 juta, dan 44 orang memiliki kekayaan lebih dari US$500 juta.

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masih banyak orang yang belum terbiasa membahas kewajiban akan pajaknya. Jika mendengar kata pajak, masih banyak orang yang takut jika mendengar kata pajak.

Awalnya, Sri Mulyani bercerita mengenai Indonesia menjadi destinasi favorit investasi, tidak terkecuali untuk sektor perdagangan digital. Baru-baru ini, pemerintah baru saja menerbitkan aturan perpajakan untuk transaksi elektronik atau e-commerce.

Hanya saja, kata Sri Mulyani, aturan yang sudah diterbitkan itu masih menjadi bahasan yang hangat.

“Kami tidak melakukan perpajakan yang baru, yang sekarang-sekarang diributkan, yang kita atur tata laksananya namun ini juga masih sangat sensitif di Indonesia,” kata Sri Mulyani di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Senin (14/1/2019).

“Karena kalau orang dengar pajak itu kepalanya langsung korslet, dia sudah tidak bisa mikir, tidak bisa diajak ngomong, pokoknya dia takut langsung khawatir saja, padahal kita memungut pajak dengan tema sangat hati-hati,” sambungnya.

Sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengaku tidak akan sembarangan salam menarik kewajiban perpajakan kepada masyarakat.

“Saya tentu sebagai menteri keuangan selalu menjaga iklim investasi sehingga ketakutan itu tidak perlu terjadi, sehingga kita bisa melakukan menata Indonesia menjadi jauh lebih baik tanpa merusak pondasinya,” ujar dia.

Dia menceritakan, penerbitan aturan perpajakan mengenai e-comerce pun sebagai bentuk penataan pemerintah agar bisa bersaing dengan negara lain.

“Indonesia ini destinasi investasi yang luar biasa menarik, karena kita populasinya besar, dan keinginan connect terhadap ekonomi digital itu sangat tinggi, oleh karena itu Amazon ingin masuk ke sini, dari sisi unicorn di Indonesia yang sudah masuk mampu meng-establish suatu keunggulan kompetitif dari Indonesia,” kata dia.

Sumber : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4383829/sri-mulyani-orang-dengar-pajak-kepalanya-langsung-korslet?_ga=2.98324063.1300064415.1547457128-246662741.1547457127