Jakarta – Setelah mendapatkan perlakuan pajak istimewa sejak diluncurkan di Indonesia, LCGC rencananya dikenakan pajak sebesar 3%. Kebijakan LCGC disebut bakal pindah ke program pemerintah yang lain yakni Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) seperti Plug-in Hybrid, Electric Vehicle, dan Fuel Cell yang mendapat insentif PPnBM nol persen.

Meskipun demikian, PT Toyota Astra Motor yang ikut bersaing di segmen ini masih cukup yakin dengan eksistensi dan kontribusi LCGC mereka di pasar Indonesia. Mereka pun akan mendukung berbagai kebijakan pemerintah seperti apa hasil pasti dari skema pajak baru itu nantinya.

“Meski nantinya ada peraturan baru, kami percaya LCGC masih bisa berkontribusi cukup baik. Tapi saat ini peraturannya masih draft, jadi kami masih menunggu real regulasinya seperti apa, yang pasti Toyota akan mendukung,” ujar Marketing Director PT Toyota Astra Motor, Anton Jimmi saat ditanyai oleh awak media di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).

Toyota sendiri tidak terkejut terhadap draft pajak 3% tersebut. Menurut mereka dalam 5 tahun sejak pertama kali ada LCGC mereka sudah cukup tertolong dengan insentif PPnBM 0 %

“Meski pajaknya katanya akan naik, dari 0 persen menjadi 3 persen, tapi kami melihat kami sudah diberi intensif selama lima tahun, kami sangat berterima kasih sekali, mudah-mudahan di next regulasi akan mendapat perhatian yang baik dari pemerintah. Itu challenge, tapi dari Toyota akan terus berusaha memoertahankan LCGC dengan peraturan baru nantinya,” papar Anton.

Anton juga tidak memungkiri popularitas dari LCGC mulai menurun ditambah lagi dengan demam SUV yang terjadi saat ini. Ia mengakui bahwa permintaan LCGC sudah sangat berbeda saat ini dibanding sejak pertama kali diluncurkan.

“Secara pasar memang turun, tapi Agya kan relative normal sejak 2 tahun lalu, kalau Calya kan baru normal sejak akhir tahun lalu. Calya kami launch di 2017, 2018 juga cukup baik di semester 1, baru di semester dua dan sekarang lah yang kami sebut normal demand. Jadi sebenarnya penjualannya gak turun, tapi memang normal demand-nya segitu. Di tahun-tahun awal memang demand-nya tinggi, dan banyak juga digunakan untuk taxi online dan lain-lain, jadi memang demandnya berbeda dari sekarang,” punkas Anton.

Sumber: https://oto.detik.com/mobil/d-4521764/ada-pajak-3-toyota-masih-yakin-lcgc-beri-kontribusi-baik?_ga=2.4876339.1041509045.1556072735-363719665.1524632993

TEMPO.CO, Jakarta – Jumlah wajib pajak (WP) korporasi yang melaporkan SPT Pajak tahun pajak 2018 masih jauh dari target. Data Direktorat Jenderal Pajak terakhir menunjukkan, jumlah WP korporasi atau badan yang telah melaporkan SPT Pajak hanya sebanyak 347 ribu.  Jika dibandingkan dengan total jumlah WP pelapor SPT Pajak yang sebanyak 1,47 juta, jumlah WP korporasi hanya 23,6 persen.

“SPT Tahunan WP Badan yang sudah disampaikan 347.000. Jumlah ini naik 11,6 persen dibandingkan tahun lalu sebanyak 311.000,” kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, di Jakarta, Senin 15 April 2019.

Yoga memastikan, pemerintah akan terus mengawasi kepatuhan WP Badan. Apalagi, jumlah WP Badan tidak terlalu banyak, sehingga memudahkan petugas di KPP mengingatkan WP Badannya untuk lapor SPT Pajak.

“Mereka juga memberikan bimbingan pengisian SPT Tahunan WP Badan terutama untuk yang baru terdaftar atau belum pernah lapor SPT,” ucap Yoga.

Dalam catatan Bisnis, dilihat secara tren, kepatuhan WP Korporasi atau Badan memang masih cukup rendah. Bahkan dibandingkan dengan 2017, kini makin anjlok.

Rasio kepatuhan WP korporasi tahun lalu hanya 58,8 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang rasionya mencapai 65 persen.

Rata-rata kepatuhan formal WP korporasi atau badan selama 5 tahun terakhir tak lebih dari 57,2 persen. Angka yang sangat rendah jika dibandingkan dengan peran PPh badan ke penerimaan pajak yang mencapai 20,4 persen.

Sumber: https://bisnis.tempo.co/read/1195927/baru-347-ribu-wajib-pajak-korporasi-yang-lapor-spt-pajak/full&view=ok

JAKARTA – Kementerian Keuangan mencatatkan hingga 1 April 2019 tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mencapai 61,7% atau 11,309 juta dari 18,334 juta wajib pajak yang wajib melapor. Realisasi itu mencakup wajib pajak orang pribadi maupun badan.

Pengamat menilai realisasi itu menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Salah satunya dipicu pengenaan sanksi yang ringan bagi wajib pajak bila terlambat melakukan pelaporan.

“Denda keterlambatan yang kecil tidak mendorong orang melaporkan SPT,” Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo kepada Okezone, Jakarta, Rabu (3/4/2019).

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) keterlambatan pelaporan SPT Tahunan akan dikenakan denda Rp100.000 bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta bagi wajib pajak badan.

Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji ulang ketentuan sanksi tersebut. Kata dia, denda yang dikenakan harus tinggi sehingga memberi efek kepatuhan kepada masyarakat.

“Jadi wajib pajak pribadi naik dari Rp100.000 jadi Rp1 juta, sedangkan untuk wajib pajak badan meningkat jadi Rp5 juta,” sebut Yustinus.

Senada, Pengamat Perpajakan Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menilai pemerintah perlu mengkaji ulang besaran denda bagi wajib pajak terlambat melapor SPT. Kendati demikian, dia enggan menyebutkan nominal pengenaan denda yang tepat.

“Yang pasti sanksi keterlambatan perlu ditinjau ulang dengan memperhatikan asas proporsionalitas,” kata dia.

Sekedar informasi, dari 11,309 juta wajib pajak yang melapor SPT, terdapat 11,030 juta wajib pajak orang pribadi yang telah melaporkan SPT hingga tenggat waktu yang ditetapkan pada 1 April 2019. Realisasi ini meningkat 7,75% dari tahun lalu yang sebanyak 10,237 juta wajib pajak.

Kemudian untuk pelaporan SPT oleh wajib pajak badan mencapai 278.000 atau tumbuh 6,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di mana tenggat waktu pelaporan SPT wajib pajak badan hingga 30 April 2019.

Sumber: https://economy.okezone.com/read/2019/04/03/20/2038645/tingkat-kepatuhan-rendah-sanksi-pelaporan-spt-perlu-dikaji-ulang

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Keuangan memperluas jenis ekspor jasa kena pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 0 persen. Ini dilakukan untuk mendorong perkembangan sektor jasa modern serta meningkatkan daya saing ekspor jasa Indonesia dan memperbaiki neraca perdagangan.

Managing Partner Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam, meyambut baik upaya pemerintah dalam perluasan ekspor jasa tersebut. Menurutnya, perluasan ini pun menjalankan apa yang menjadi roh Undang-Undang dalam PPN yang menyatakan secara tegas dalam penjelasan umum mengenai perluasan tersebut.

“Ini hanya konsekuensi logis dalam aplikasikan penjelasan umum, yang menyatakan bahwa PPN itu pengenaannya destination principle. Artinya PPN dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam kepabeanan Indonesia,” katanya saat ditemui di Jakarta, Kamis (4/4/2019).

Darrusalam mengatakan, meski secara penuh seluruh ekspor jasa belum dikenakan tarif nol persen, ke depan dirinya berharap akan ada perluasan lagi. Namun, dengan catatan ada kesiapan dalam konteks adminitrasi PPN itu sendiri.

“Saya yakin ke depan, kalau administrasi PPN siap, akan ada lagi ekspor-ekspor jasa yang akan diperluas. Saya memberikan apresiasi kepada pemerintah, nanti kita tinggal tunggu lagi ke depannya mana yang sudah siap untuk dikenakan atau diperluas lagi terkait jenis jasa-jasa ekspor yang bisa dikenakan 0 persen,” bebernya.

Darrusalam menambahkan, ke 10 ekspor jasa yang dikenakan tarif nol persen itu pun sudah sudah dilakukan pemetaan terlebih dahulu oleh pemerintah. Tentu saja, dalam menentukan itu, pemerintah tidak sembarangan. Artinya tetap berdasarkan analisi dan hitung-hitungan dalam konteks ekspor mana saja yang memberikan kontribusi ke perekonomian Indonesia.

“Pemerintah melihhat ekspor-ekspor mana yang memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi, sehingga ekspor jasa bisa menghidupkan lapangan pekerjaan, itu lah yang perlu didahulu disupport untuk pengenaan 0 persen,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memperluas 10 jenis ekspor jasa kena pajak yang dikenai PPN 0 persen. Perluasan jenis ekspor jasa ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2019 yang mulai berlaku pada 29 Maret 2019.

Adapun ke-10 jenis ekspor jasa baru secara keseluruhan yang diberikan insentif PPN 0 persen antara lain:

1.Jasa maklon

2. Jasa perbaikan dan perawatan

3. Jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) terkait barang untuk tujuan ekspor

4. Jasa konsultansi konstruksi

5. Jasa teknologi dan informasi

6. Jasa penelitian dan pengembangan

7. Jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara dan atau kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional

8. Jasa konsultansi antara lain:

Jasa konsultansi bisnis dan manajemen, jasa konsultansi hukum, jasa konsultasi desain arsitektur dan interior, jasa konsultansi sumber daya manusia, jasa konsultansi keinsinyuran, jasa konsultansi pemasaran, jasa akuntansi pembukuan, jasa audit laporan keuangan dan jasa perpajakan.

9. Jasa perdagangan berupa jasa mencarikan penjual barang di dalam daerah pabean untuk tujuan ekspor

10. Jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelis dan komunikasi/konektivitas data.

Sumber: https://www.liputan6.com/bisnis/read/3934000/pengamat-bebas-ppn-untuk-ekspor-jasa-harus-diperluas-lagi

JAKARTA – Pemerintah diimbau menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada 1 April mendatang. Penundaan dinilai perlu agar ada cukup waktu bagi pemerintah untuk mengkaji lebih jauh, secara cermat dan hati-hati, mengenai dampak negatif dari kebijakan itu terhadap industri maupun pelaku e-commerce dan marketplace yang notabene merupakan industi baru.

“Jangan sampai penerapan PMK 210/2018 memukul ekonomi digital nasional,” kata Deputy Head of Research and Analysis Katadata Stevanny Limuria di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Dengan tujuan menciptakan kesetaraan di antara para pelaku ekonomi, pemerintah pada 31 Desember 2018 telah mengeluarkan PMK 210/2018. Regulasi ini akan berlaku efektif pada 1 April 2019 dan mewajibkan pedagang yang telah berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau beromzet Rp4,8 miliar setahun untuk memungut PPN 10% dari pembeli dan selanjutnya menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Sementara itu, untuk pedagang atau penyedia jasa yang belum berstatus PKP, tidak diwajibkan memungut PPN dari konsumen. Namun, diwajibkan menyetor Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada penyedia platform marketplace. Melalui kewajiban penyerahan NPWP dan NIK ini, pemerintah berharap akan terjadi perluasan basis wajib pajak.

Persoalannya, kata Stevanny, belum ada mekanisme yang efektif dan aturan terperinci mengenai penerapan aturan ini bagi media sosial. Padahal, sebagian besar transaksi e-commerce dilakukan via media sosial. Berdasarkan survei idEA pada 2017 di 10 kota di Indonesia, transaksi online melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram mencapai 66%. Hanya 16% penjual dan pembeli yang menggunakan platform marketplace.

Menurut Stevanny, tingginya transaksi e-commerce di media-media sosial menunjukkan bahwa penerapan PMK 210/2018 sebagai upaya profiling dan memperluas basis wajib pajak dari merchant dan pedagang yang 99% merupakan pengusaha mikro, sulit tercapai.

Hal lain yang perlu dicermati, imbuh dia, kewajiban melaporkan NPWP dan NIK bagi pedagang dan penyedia jasa kepada penyedia platform marketplace dikhawatirkan akan mendorong perpindahan besar-besaran merchant dan para pedagang dari platform marketplace ke platform media sosial.

Sementara, pengamat perpajakan dari Center for Indonesian Taxation (CITA) Yustinus Prastowo menyoroti soal perlunya edukasi, khususnya kepada penjual di marketplace, bahwa fasilitas yang didapat oleh penjual e-commerce ketika mereka berdagang melalui media sosial akan sangat terbatas jika dibandingkan ketika mereka berdagang melalui platform marketplace.Terlebih lagi platform e-commerce seperti marketplace punya kelebihan, yakni jaminan keamanan, reputasi penjual, dan juga riwayat transaksi penjualan.
Menurut Yustinus, transaksi e-commerce di luar platform marketplace seperti online retail, classified ads, daily deals, atau media sosial sebenarnya bisa mengikuti ketentuan yang ada dalam PMK 210/2018. Namun, pemerintah perlu segera membuat peraturan lanjutan mengenai ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce via media sosial. “Ini agar terjadi equal treatment pelakuan perpajakan (terhadap semua platform e-commerce),” tegasnya.

Jika pemerintah belum bisa mengeluarkan regulasi lanjutan yang khusus mengatur ketentuan perpajakan untuk transaksi e-commerce di media sosial, sambung Stevanny, maka pemerintah ada baiknya menunda pelaksanaan PMK 210/2018 minimal selama dua tahun.”Waktu dua tahun bisa dipakai juga untuk mengedukasi kesiapan penjual e-commerce mengenai ketentuan perpajakan,” jelasnya.

Sumber:

https://ekbis.sindonews.com/read/1390904/33/pemerintah-diimbau-tunda-penerapan-pajak-e-commerce-1553771826